Pusat Data dan Informasi Siaran RRI
  Home | Hubungi Kami
    Search  
Kategori Dokumen
KERTAS
FOTO
AUDIO
VIDEO
  Info Pusdatin  
 
 
 
Angkasawan-Angkasawati RRI Tidak Boleh Terlibat Aktif Pilkada atau Pemilu
(Jakarta, 13/01/2018)
KBRN, Kupang : Seluruh angkasawan-angkawasati RRI baik Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Bukan PNS (PBPNS) di seluruh Indonesia agar tidak terlibat aktif dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 maupun menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Soleman Yusuf saat bertatap muka bersama angkasawan-angkasawati LPP RRI Kupang di Kupang, Kamis (11/01/2018).

Menurut Soleman Yusuf, seluruh pegawai harus konsisten menjaga independensi, mulai dari cleaing service sampai Kepala Stasiun. Bagi yang tidak mengikuti larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku sesuai surat edaran Pemerintah Pusat, maupun kebijakan sendiri yang akan dikeluarkan oleh Direktur Utama LPP RRI di Jakarta.

“Dalam proses Pilkada 2018 maupun jelang pemilu 2019, saya ingin teman-teman pahami bahwa soal independensi atau ketidakberpihakan, netralitas semua karyawan RRI mau dia di LPU, mau di teknik, mau driver mau reporter, penyiar termasuk atasannya sekali pun, tidak diperkenankan ikut terlibat dalam politik praktis."

"Netralitas sekali lagi saya tekankan kepada kita semua, mesti dijaga. Jika tidak, akan berbahaya bagi kalian sendiri. Dan jika terbukti kita akan proses dan pasti tidak lama prosesnya dan langsung diberhentikan,” tegas Direktur Program & Produksi LPP RRI Soleman Yusuf di Kupang.

Pihaknya mencotohkan, karyawan-karyawati dilarang foto bersama salah satu paket atau menyebarkan foto atau video yang menyampaikan visi-misi paket tertentu. Hal tersebut tegas dilarang, sehingga pegawai lingkup LPP RRI harus tetap menjaga netralitas dalam pesta perpolitikan di daerahnya masing-masing.

Sementara, kepada para reporter di bagian pemberitaan, Dir. PP Soleman Yusuf juga mengingatkan para Kepala Bidang atau Kepala Seksi Pemberitaan, agar penempatan reporter peliput pada setiap pasangan harus diroling setiap minggu.

Hal tersebut dimaksudkan Soleman Yusuf agar menghindari kedekatan lebih seorang reporter pada Paslon tertentu yang bisa menimbulkan kemungkinan menjadi tim sukses.

“Ini yang harus dijaga oleh teman-teman di pemberitaan. Kita harus tegas menempatkan reporter kita. Jangan lama-lama seorang reporter mengawal satu Paslon tertentu. Walau pun kecil namun harus diwaspada agar tidak terjadi indikasi keberpihakan pada Paslon Kepala Daerah tertentu,” tegasnya lebih lanjut.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan para penyiar tidak menjadi presenter atau MC dalam kampanye para bakal calon kepala daerah. Karena hal tersebut sangat dilarang.

“Walaupun anda bekerja diluar kantor karena profesionalis dalam bidang MC, namun ketika anda tampil didepan umum, maka jabatan dan profesi sebagai angkasawan-angkasawati RRI masih melekat. Sehingga saya ingatkan, kita harus hati-hati menempatkan posisi kita dalam pemilu Kepala Daerah maupun jelang Pemilu 2019 mendatang,” tutur Dir PP RRI Soleman Yusuf lebih lanjut.

Sejumlah larangan ASN terlibat pilitik praktis yang beredar di media social saat ini adalah, ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah. Dilarang foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah. Dilarang menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan partai politik, dilarang mengunggah, memberi like, mengomentari dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar maupun visi-misi bakal calon kepala daerah melalui media online maupun medsos.

ASN juga dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut partai, dilarang mendekati partai politik terkait dengan rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah, serta ASN dilarang memasang spanduk promosi calon kepala daerah. (AT/DS)
 
 
 
Index
 
 
Copyright © 2011-2014, All Right Reserved