Pusat Data dan Informasi Siaran RRI
  Home | Hubungi Kami
    Search  
Kategori Dokumen
KERTAS
FOTO
AUDIO
VIDEO
  Info Pusdatin  
 
 
 
UU RTRI harus Kuat, Netral dan Independen
(Jakarta, 19/12/2017)
KBRN, Jakarta : Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (UU RTRI) harus menjadi produk undang-undang yang kuat, netral dan independen. Demikian dikatakan Dewas LPP RRI Hasto Kuncoro dan Dewas LPP TVRI Kabul Budiono dalam diskusi tentang "Masa Depan Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia" di Kampus Universitas Indonesia.

Menurut Kabul, Undang-Undang Penyiaran yakni UU RTRI harus bisa mengedepankan kepentingan publik. Universitas Indonesia dan UGM, jelasnya, seharusnya ikut mendorong UU Penyiaran yang sesuai kepentingan publik.

"Misalnya BBC plus mempunyai manajemen sendiri. Sekarang RRI dan TVRI mempunyai Dewas dan Direksi sendiri. Nanti di UU RTRI Dewasnya hanya satu saja," kata Kabul, Senin (18/12/2017).

Hadir sebagai pembicara lainnya adalah Aktivis Rumah Perubahan Masduki, dan Pengajar Departemen Ilmu Komunikasi UI Hedriyani. Kegiatan ini membahas problema Lembaga Penyiaran Publik di tanah air. Acara diikuti para mahasiswa, staf pengajar, serta sejumlah tokoh, seperti mantan anggota Pansus RUU Penyiaran 2002 Paulus Widianto, Darmanto, Dr. Nina Armando, dan Dewas RRI Dwi Hernuningsih.

Untuk itu, perlu diberikan suatu lembaga penyiaran yang menyelenggarakan prinsip-prinsip penyiaran publik. Jadi prinsipnya harus independen dan netral.

"Sekarang RRI dan TVRI sudah mulai mesra dan mengadakan konser kebangsaan dan diskusi bareng," jelasnya.

Dikatakan Hasto, UU RTRI itu sebetulnya untuk kepentingan Indonesia. Sejarah RRI memang dilahirkan oleh pendiriannya atas semua golongan dan partai.

"Mengapa LPP penting dan netral. Ketika menjunjung tinggi netralitas semata-mata untuk NKRI untuk merawat demokratisasi itu sendiri. Indonesia sekarang sudah dinobatkan menjadi negara yang demokratisasi nomor tiga di dunia," jelasnya.

Ia menjelaskan, lembaga penyiaran yang dijamin netralitasi dan itu telah kita alami RRI selama 32 tahun dikoptasi. RRI pun pernah menjadi unit pelaksana teknis (UPT) dibawah Departemen Penerangan.

"Kita menjadi UPT. Kita menjadi corong pemerintah dan corong partai tertentu. Ini mengerikan bila kita melihat sumpah Tri Prasetya RRI," tegasnya.

Harapan kami, kata Hasto, UU RTRI akan semakin memperkuat netralitas dan independensi RRI dan TVRI. (SAS/ARN/AA-rri.co.id)
 
 
 
Index
 
 
Copyright 2011-2014, All Right Reserved